Jumlah cakupan pelaksanaan penataan kalurahan

Jumlah desa maju menjadi desa mandiri

Jumlah peningkatan desa mandiri yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan

Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa mandiri yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan

Jumlah desa mandiri yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa

Jumlah peningkatan desa tertinggal yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan

Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa tertinggal yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan

Jumlah desa tertinggal yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa tertinggal yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya

Jumlah desa tertinggal yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa

Persentase peningkatan status desa mandiri

Persentase pengentasan desa tertinggal

Jumlah rerata Indeks Desa Membangun (IDM) menurut kapanewon dan kalurahan

Status Indeks Desa Membangun/IDM (Jika Desa Sangat Tertinggal isikan 1; Desa Tertinggal isikan 2; Desa Berkembang isikan 3; Desa Maju isikan 4; dan Desa Mandiri isikan 5)

Dinas Dukcapil kabupaten/kota melakukan pengadaan blangko KIA untuk memenuhi hak anak memiliki identitas resmi. Kenapa hanya KIA? Karena KTP-el pengadaan dilakukan oleh Ditjen...

Dinas Dukcapil kabupaten/kota melakukan pendataan rutin terhadap penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan

Sosialisasi administrasi kependudukan terutama pentingnya dokumen kependudukan untuk berbagai urusan layanan publik kepada masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan...

Kabupaten/kota sebagai instansi pelaksana pelayanan administrasi kependudukan didorong untuk kerjasama dengan RS/Faskes untuk penerbitan dokumen kependudukan (NIK, akta...

Lembaga/OPD/Badan Hukum Indonesia memanfaatkan data kependudukan di tingkat provindi da kabupaten/kota

Jumlah total penduduk provinsi dan kabupaten/kota, dan dipilah per jenis kelamin (laki-laki dan perempuan)

Jumlah supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Kabupaten/Kota dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan...