Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo%100Outcome2.o.1 Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas KominfoOPD45Pembilang Outcome2.o.1 Jumlah OPDOPD45Penyebut Outcome2.o.1 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi%57.89Outcome2.o.2 Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasiLayanan11Pembilang Outcome2.o.2 Jumlah Layanan PublikLayanan19Penyebut Outcome2.o.2 Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota%43.39Outcome2.o.3 Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kotajiwa414293Pembilang Outcome2.o.3 Jumlah pendudukjiwa954706Penyebut Outcome2.o.3 Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo%100Output2.o.1 Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas KominfoOPD45Pembilang Output2.o.1 Jumlah perangkat daerahOPD45Penyebut Output2.o.1 Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo%100Output2.o.1 Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfoOPD45Pembilang Output2.o.1 Jumlah perangkat daerahOPD45Penyebut Output2.o.1 Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintahYa/TidakYaOutput2.o.1 Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015%66.67Output2.o.2 Jumlah kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015Kegiatan30Pembilang Output2.o.2 Jumlah Kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah DaerahKegiatan45Penyebut Output2.o.2 Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar%100Output2.o.2 Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standarOPD45Pembilang Output2.o.2 Jumlah perangkat daerahOPD45Penyebut Output2.o.2 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan%100Output2.o.2 Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undanganOPD45Pembilang Output2.o.2 Jumlah perangkat daerahOPD45Penyebut Output2.o.2 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik%50Output2.o.2 Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronikLayanan7Pembilang Output2.o.2 Jumlah layananLayanan14Penyebut Output2.o.2 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik%35.71Output2.o.2 Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronikLayanan5Pembilang Output2.o.2 Jumlah layananLayanan14Penyebut Output2.o.2 Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan%100Output2.o.2 Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganSistem1Pembilang Output2.o.2 Jumlah sistem elektronikSistem1Penyebut Output2.o.2 Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah%35.71Output2.o.2 Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintahLayanan5Pembilang Output2.o.2 Jumlah layanan publik dan layanan administrasiLayanan14Penyebut Output2.o.2 Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah%100Output2.o.2 Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintahOPD45Pembilang Output2.o.2 Jumlah perangkat daerahOPD45Penyebut Output2.o.2 Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah%100Output2.o.2 Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusatOPD45Pembilang Output2.o.2 Jumlah perangkat daerahOPD45Penyebut Output2.o.2 Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)%100Output2.o.2 Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanyaOPD45Pembilang Output2.o.2 Jumlah perangkat daerahOPD45Penyebut Output2.o.2 Persentase data yang dapat berbagi pakai%95.48Output2.o.2 Jumlah data yang dapat berbagi pakaiData380Pembilang Output2.o.2 Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerahData398Penyebut Output2.o.2 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city%93.33Output2.o.2 Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart cityOPD42Pembilang Output2.o.2 Jumlah perangkat daerahOPD45Penyebut Output2.o.2 Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo%100Output2.o.2 Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfoOrang78Pembilang Output2.o.2 Jumlah ASN Pengelola TIKOrang78Penyebut Output2.o.2 Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government: Dokumen Master PlanAda/Tidak AdaAdaOutput2.o.2 Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government: Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIOAda/Tidak AdaAdaOutput2.o.2 Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten%100Output2.o.3 Jumlah komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah Kabupaten yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintahKomunitas31Pembilang Output2.o.3 Jumlah komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah KabupatenKomunitas31Penyebut Output2.o.3 Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)%100Output2.o.3 Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)Konten7207Pembilang Output2.o.3 Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah KabupatenKonten7207Penyebut Output2.o.3 Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan%100Output2.o.3 Jumlah Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM)dan SOPLayanan24Pembilang Output2.o.3 Jumlah Diseminasi dan layanan Informasi PublikLayanan24Penyebut Output2.o.3