Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten /Kota%29.93Outcome1.c.1 Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/KotaHa297.58Pembilang Outcome1.c.1 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/KotaHa994.11Penyebut Outcome1.c.1 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten /Kota%0Outcome1.c.2 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kotam0Pembilang Outcome1.c.2 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kotam0Penyebut Outcome1.c.2 Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi%82.01Outcome1.c.3 Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasi dan pelihara di tahun eksistingHa7080.67Pembilang Outcome1.c.3 luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kotaHa8634Penyebut Outcome1.c.3 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/kota%100Outcome1.c.4 Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kotaRumah Tangga329616Pembilang Outcome1.c.4 Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebutRumah Tangga329616Penyebut Outcome1.c.4 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik%100Outcome1.c.5 Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALDUnit329616Pembilang Outcome1.c.5 Jumlah rumah di Kabupaten AUnit329616Penyebut Outcome1.c.5 Rasio kepatuhan IMB Kabupaten /Kota%100Outcome1.c.6 Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannyaIMB129391Pembilang Outcome1.c.6 Jumlah IMB yang berlakuIMB129391Penyebut Outcome1.c.6 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten /Kota%75.42Outcome1.c.7 Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantapkm471Pembilang Outcome1.c.7 Jumlah total panjang jalan kabupaten/kotakm624.47Penyebut Outcome1.c.7 Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi%148.43Outcome1.c.8.1 Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisOrang1131Pembilang Outcome1.c.8.1 Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten/KotaOrang762Penyebut Outcome1.c.8.1 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi%100Outcome1.c.8.2 Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksiProyek178Pembilang Outcome1.c.8.2 Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannyaProyek178Penyebut Outcome1.c.8.2 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/kota (ha)ha297.58Output1.c.1 Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)m65909Output1.c.1 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)ha0Output1.c.1 Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kabupaten/kota (m)m0Output1.c.1 Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten/kotaAda/Tidak adaAdaOutput1.c.1 Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten/kotaAda/Tidak adaAdaOutput1.c.1 Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten/kotaAda/Tidak adaTidakOutput1.c.1 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)ha297.58Output1.c.2 Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)m65909Output1.c.2 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WSkewenangan kabupaten/kota (ha)han/aOutput1.c.2 Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)mn/aOutput1.c.2 Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kotaAda/Tidak adaAdaOutput1.c.2 Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kotaAda/Tidak adaAdaOutput1.c.2 Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kotaAda/Tidak adaTidakOutput1.c.2 Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik%82.42Output1.c.3 Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baikm79724.5Pembilang Output1.c.3 Panjang jaringan irigasi primerm96724Penyebut Output1.c.3 Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik%81.7Output1.c.3 Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baikm115096Pembilang Output1.c.3 Panjang jaringan irigasi sekunderm140877Penyebut Output1.c.3 Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik%14.9Output1.c.3 Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baikm185803Pembilang Output1.c.3 Panjang jaringan irigasi tersierm1246900Penyebut Output1.c.3 Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kotaAda/Tidak adaAdaOutput1.c.4 Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten /KotaAda/Tidak adaTidakOutput1.c.4 Jumlah BUMD dan atau UPTD Kabupaten /Kota penyelenggaran SPAMUnit1Output1.c.4 Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untukmelakukan penyelenggaraan SPAMIzin0Output1.c.4 Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.Kerjasama1Output1.c.4 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-SUnit314867Output1.c.5 Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-TUnit14749Output1.c.5 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatanpemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-TUnit329616Output1.c.5 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinjaUnit112Output1.c.5 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinjaUnit112Output1.c.5 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestikUnit14749Output1.c.5 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar%100Output1.c.5 Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septikUnit314755Pembilang Output1.c.5 Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun<25 jiwa/ha)Unit314755Penyebut Output1.c.5 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman%100Output1.c.5 Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLTUnit112Pembilang Output1.c.5 Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun> 25 jiwa/ha)Unit112Penyebut Output1.c.5 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman%5.72Output1.c.5 Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALDUnit2899Pembilang Output1.c.5 Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-TUnit50654Penyebut Output1.c.5 Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat%100Output1.c.5 Jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempatUnit314867Pembilang Output1.c.5 Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-SUnit314867Penyebut Output1.c.5 Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja%33.33Output1.c.5 Jumlah sarana pengangkutan yang tersediaUnit1Pembilang Output1.c.5 Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kotaUnit3Penyebut Output1.c.5 Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja%5.71Output1.c.5 Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersediam360Pembilang Output1.c.5 Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kotam31050Penyebut Output1.c.5 Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD%100Output1.c.5 Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALDUnit14749Pembilang Output1.c.5 Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota)Unit14749Penyebut Output1.c.5 Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja%0.04Output1.c.5 Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedotUnit112Pembilang Output1.c.5 Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-SUnit314867Penyebut Output1.c.5 Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi%0.32Output1.c.6 Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlakuUnit48Pembilang Output1.c.6 Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)Unit14948Penyebut Output1.c.6 Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota dalam tahun eksistingIMB1783Output1.c.6 Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/GedungAda/Tidak adaAdaOutput1.c.6 Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/GedungAda/Tidak adaAdaOutput1.c.6 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikanUnit37Output1.c.6 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsiUnit3Output1.c.6 Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kabupaten /KotaUnit53Output1.c.6 Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah Kabupaten/kota yang dipelihara/dirawatUnit53Output1.c.6 Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kabupaten /KotaKm624.47Output1.c.7 Panjang jalan yang dibangunKm0Output1.c.7 Panjang jembatan yg dibangunm342Output1.c.7 Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)Km1.5Output1.c.7 Panjang jembatan yang diganti/dilebarkanm190Output1.c.7 Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasikm12Output1.c.7 Panjang jembatan yang direhabilitasim0Output1.c.7 Panjang jalan yang dipeliharam124.38Output1.c.7 Panjang jembatan yang dipeliharam192.5Output1.c.7 Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di wilayah Kabupaten/KotaPelatihan8Output1.c.8.1 Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih di wilayah kabupaten/kotaorang1136Output1.c.8.1 Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kotaorang1131Output1.c.8.1 Terselenggaranya Sistem InformasiPembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhirAda/Tidak adaAdaOutput1.c.8.1 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/KotaAda/Tidak adaAdaOutput1.c.8.1 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBNAda/Tidak adaAdaOutput1.c.8.1 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayahkabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnyaAda/Tidak adaAdaOutput1.c.8.1 Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkalaAda/Tidak adaAdaOutput1.c.8.1 Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kotaAda/Tidak adaAdaOutput1.c.8.1 Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayahkabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.Ada/Tidak adaAdaOutput1.c.8.1 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisAda/Tidak adaAdaOutput1.c.8.1 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kotaAda/Tidak adaAdaOutput1.c.8.1 Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kotaAda/Tidak adaAdaOutput1.c.8.1 Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujuiAda/Tidak adaAdaOutput1.c.8.1 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasiusaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannyaAda/Tidak adaAdaOutput1.c.8.1 Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannyaAda/Tidak adaAdaOutput1.c.8.1 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannyaAda/Tidak adaAdaOutput1.c.8.1 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kotaUnit460Output1.c.8.1 Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kotaAda/Tidak adaTidak adaOutput1.c.8.1 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/KotaAda/Tidak adaAdaOutput1.c.8.1 Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/KotaBadan usaha12Output1.c.8.1 Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujuiIzin57Output1.c.8.1 Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannyaPengawasan178Output1.c.8.1 Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannyaKecelakaan0Output1.c.8.1 Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yangmenjadi kewenangan pengawasannyaPengawasan178Output1.c.8.1