Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau

Jumlah tim reaksi cepat yang dibentuk

Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM

Jumlah layanan data yang dimiliki

Jumlah layanan pengaduan yang dimiliki

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)

Jumlah Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) menurut kapanewon dan kalurahan

Jumlah eks psikotik

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta jenis kasus menurut kapanewon

Jumlah lembaga kesejahteraan sosial

Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.

Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditingkat kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.

Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia...

Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung

Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, dengan evidence berupa SK TIM/MoU/PKS/Nota Kesepakatan

Pelaksanaan tugas Sekretariat PPNS sebagaimana bunyi pasal 8 Permendagri 3 Tahun 2019

Aparatur Satpol PP Provinsi dan lintas Kab/Kota yang mengikuti Pelatihan Teknis Satpol PP antara lain : 1. Deteksi dini dan cegah dini 2. Pembinaan dan penyuluhan penegakkan...

Penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS

Pemberkasan yang dilakukan PPNS pada kegiatan penyidikan terhadap Pelanggar Perda