Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pengawalan

Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah MelaluiPenyuluhan/Sosialisasi

Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, dengan evidence berupa SK TIM/MoU/PKS/Nota Kesepakatan

Jumlah pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Bupati/Walikota

Jumlah pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Laporan yang dimaksud meliputi: 1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm...

Laporan yang dimaksud meliputi: 1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm...

Jumlah laporan sosialisasi penegsakan perda kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah

Jumlah laporan sosialisasi sosialisasi Penegakan perkada kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah

Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditingkat kapanewon. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.

Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia...

Jumlah laporan Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perda sesuai SOP

Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perkada sesuai SOP

Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Peraturan Bupati/Walikota sesuai SOP

Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perda sesuai SOP

Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung

Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan

Penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS

Pemberkasan yang dilakukan PPNS pada kegiatan penyidikan terhadap Pelanggar Perda

Kegiatan Pembinaan/ Penyuluhan kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada